• Feb 10, 2020
• mtoyib
• BERITA, PEMERINTAHAN

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi: Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa - Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota - Pengkajian Keadaan Desa - Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa - Penyusunan Rancangan RPJM Desa - Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa - Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah:

1.  Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
2.  Pengkajian keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota. Tujuan: Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota:

• Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
• Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

3. Pengkajian Keadaan Desa Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa. Langkah kerja:

• Penyelerasan data desa.
• Penggalian gagasan masyarakat; dan
• Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Output: Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

• Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
• Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
• Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah desa Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Diskusi kelompok membahas sebagai berikut:

• Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
• Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
• Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa;
• Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. 5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahapan:

• Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
• Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
• Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara. 7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa Tahapan:

• Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
• Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
• Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

• Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
• Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Untuk mensukseskan Visi dan Misi Kepala Desa Kepundung terpilih, Pemerintah Desa Kepundung Melakukan rapat Penggalian gagasan,potensi dan masalah dari kelompok / Dusun untuk dijadikan patokan dan tolok ukur dalam Penyusunan RPJMdesa tahun 2020 – 2025 dalam rapat tersebut dihadiri oleh RT RW, Kelompok Masyrakat, Lembaga Desa , BPD , Perangkat Desa,Karang Taruna dan PKK serta lembaga lain.